Menteri ATR/BPN Serahkan 10 Sertifikat Program PTSL di Palangka Raya

Menteri ATR/BPN Serahkan 10 Sertifikat Program PTSL di Palangka Raya

Reviens.id, Palangka Raya - Pemerintah berkomitmen mempercepat pendataan kepemilikan tanah. Hal tersebut guna memperkecil potensi konflik tanah akibat maraknya saling klaim kepemilikan di masyarakat. Hal tersebut diutarakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto saat melaksanakan kunjungan ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis sore (16/11/2023). 

Kunjungan Hadi dalam rangka membagikan beberapa sertifikat kepemilikan tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat di Jalan Buluh Merindu 2, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Terdapat 10 sertifikat yang dibagikan kepada warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kami membagikan 10 sertifikat program PTSL, kami serahkan secara langsung karena saya juga ingin mendapatkan informasi dari masyarakat termasuk memberikan sosialisasi,” beber Hadi kepada wartawan usai menyerahkan sertifikat kepada sejumlah warga. 

Hadi juga menjelaskan, sertifikat memang gratis dan tidak ada dipungut biaya. Di dalam sertifikat yang dibagikan tersebut, lanjut Hadi, tertulis masih terhutang. Hal itu menyesuaikan harga tanah kurang dari Rp60 juta, sesuai aturan adalah gratis. 

Terkait dengan realisasi program PTSL di Kota Palangka Raya, Hadi menyebut, terdapat 88 persen bidang tanah yang sudah terdaftar dengan jelas. “Dalam program PTSL, Palangka Raya sudah 88 persen. Targetnya terdata 222.070 bidang, yang sudah selesai terdata 197.300 bidang, sehingga sudah 88 persen, tinggal 12 persen lagi,” tambahnya.

Hadi berharap tahun ini Palangka Raya menjadi kota yang sudah menyelesaikan target tersebut alias kota lengkap. Artinya, seluruh bidang tanah di wilayah setempat harus sudah terdaftar. Jika semua bidang tanah itu sudah terdaftar, lanjutnya, maka dapat dipastikan sudah tidak ada lagi tumpang tindih kepemilikan. 

“Tidak ada lagi cekcok atau saling mencaplok wilayah-wilayah tanah milik tetangganya, dan berikutnya, jika semua sudah terdaftar, kemudian dimasukkan dalam pendataan digital secara akurat, maka tidak ada lagi mafia tanah,” jelasnya. 

Ketika sudah terdata secara akurat, Hadi mengatakan negara sudah melindungi masyarakat dari ancaman mafia tanah. “Berikutnya, apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat itu untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), juga sudah dijamin untuk mendapatkan pinjaman dari bank,” tandasnya. 

Sementara itu, salah satu warga Jalan Buluh Merindu 2 yang diberikan sertifikat, Muhriani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri ATR/BPN karena sudah merealisasikan program PTSL untuk mempercepat pendataan tanah miliknya. 

“Jadi saya sangat bersyukur mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah ini, saya sangat berterima kasih,” ungkap Muhriani seraya menyebut bahwa luas tanah miliknya adalah 357 meter persegi. 

Pria yang akrab disapa Damang ini menyebut, sejak tahun 2008 dirinya sudah menetap di rumah tersebut. Tanah yang dimilikinya itu pada awalnya memiliki alas hak berupa SKT. Tanah miliknya itu, lanjut Damang, merupakan pemberian dari RT wilayah setempat pada tahun 2008 lalu kepada dirinya.
 
“Tanah ini alas haknya awalnya SKT tahun 2008. Tetapi di tahun itu, sejak awal menempati tanah ini, saya sudah mengurus sertifikat kepemilikan,” beber pria yang tinggal bersama enam anggota keluarga ini.

Menurut Damang, dirinya tidak mengalami kendala dalam mengurus SHM. Kurang lebih satu bulan lebih dirinya mengurus pendaftaran tanahnya untuk menjadi SHM. Setelah dapat, ia berharap nantinya bisa disekolahkan atau digadaikan ke bank untuk modal usaha. 

“Setelah dapat sertifikat akan disekolahkan ke bank, rencana uangnya untuk usaha,” tutur pria yang merupakan pekerja serabutan ini.